Status PSBB Daerah Menyesuaikan Kinerja PNS

Rafardhan Widan
Status PSBB Daerah Menyesuaikan Kinerja PNSCategory: Sasaran Kinerja PNS (SKP)Status PSBB Daerah Menyesuaikan Kinerja PNS
Rafardhan Widan asked 3 months ago

Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur & Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menyebutkan sistem kerja pada tatanan normal baru bagi para aparatur negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada setiap wilayah.

“Kami menerima apakah PSBB telah diberhentikan atau belum. Jika sudah ditransfer, separuh kerja. Jadi daerah kembali (diberlakukan) PSBB, surat kami sifatnya fleksibel,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (7/6/20) dilansir dari liputan6.Com.

Bahkan ia menyebut jika suatu wilayah menerapkan PSBB secara penuh, maka lembaga pemerintah jua mengatur buat melaksanakan penugasan berdasarkan rumah, hal tadi teangkum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 mengenai Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru ditegaskan bahwa ASN tetap menjalankan tugas & fungsi secara produktif.

Sesuai verifikasi, masa PSBB DKI Jakarta diperpanjang sampai akhir Juni, & kini memasuki masa transisi, sistem kerja baru dilakukan kementerian & forum pada masa transisi di Jakarta menggunakan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Bahkan beliau berbicara tentang masa transisi ini, kantor pemerintah bisa menerapkan ketika kerja menurut kantor (WFO) dengan maksimal ucapan tahun baru islam 50 % menerima pegawai pada satu kantor. Setiap ASN yg bekerja di tempat kerja, harus menggunakan topeng dalam sistem kerja baru.

Selain itu ASN pula mengatur jeda loka duduk sejauh 1,lima hingga dua meter, jarak jauh sosial / fisik waktu melakukan pertemuan, & mengurangi kunjungan kerja menggunakan melakukan kedap melalui keberanian.

Selain itu, karyawan dengan usia pada atas 50 tahun yang memiliki penilaian resehatan yg didukung bekerja berdasarkan rumah.

Selanjutnya, perjalanan dinas buat ASN selama masa PSBB pula diatur ketat dengan indikator kepentingan dan status zona wilayah, secara umum, ASN belum mengizinkan berdinas ke luar kota, namun, disetujui bepergian dinas tadi sifatnya diminta, dilengkapi surat dinas, & wilayah yg dituju merupakan zona hijau, maka yang diperlukan diperbolehkan bepergian dinas.

Walaupun demikian, masing-masing Kementerian dan lembaga harus memiliki dukungan asal daya manusia, dukungan infrastruktur pengaturan akses yang ada, dan menggunakan teknologi keterangan sesuai dengan pedoman untuk menunjang pekerjaan selama tatanan kehidupan baru.

“Sistem kerja ini merupakan pola baru, sebagai akibatnya para ASN menaikkan, inovatif, & inovatif buat menyesuaikan diri. Sementara itu, perbaikan pelayanan publik sanggup menaikkan proses percepatan administrasi. Salah satunya (dengan), menyederhanakan proses bisnis, mekanisme operasional standar (SOP) layanan, & memanfaatkan teknologi warta & komunikasi, “ujarnya.

Sementara itu, laporan warga menjadi kunci dalam penegakan disiplin ASN dalam penerapan sistem kerja baru, selain partisipasi rakyat, supervisi dilakukan sang para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada forum masing-masing, sanksi disiplin yang telah disusun pada undang-undang bisa dijatuhkan buat ASN yg membatalkan protokol kesehatan & menyalahgunakan masa transisi ini.

Dia jua mengingatkan bahwa para ASN wajib senantiasa mengedepankan pelayanan publik yg prima, namun tetap menaati protokol kesehatan selama pandemi.

“Kuncinya, Bapak Presiden mengingatkan, dalam kesulitan yang misalnya ini ASN wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yg memperhatikan protokol Kesehatan,” tutupnya.